Hampir tiga pekan, polisi belum juga berhasil menangkap Edi Rianto alias
Amir, yang dituduh otak perampokan BCA dan peledakan Plaza Hayam Wuruk.
Selama itu pula, Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) menjadi misteri.
Akankah kasus ini berakhir tanpa ujung? Berikut tulisan bersambung kasus
yang menghebohkan itu:
Jakarta (SiaR, 25/4/99). Empat LSM di Bogor membentuk Tim Gabungan Pencari
Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi tuduhan polisi bahwa para aktivis
Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) terlibat dalam perampokan BCA
Cabang Keamanan, peledakan Plaza Gajah Mada dan Masjid Istiqlal, ketiganya
di Jakarta Pusat. Hasil temuan TGPF itu dimuat utuh sebagai berikut:
Makalah ini hanya membahas program gizi melalui pendekatan positive deviance dengan menekankan sisi-sisi unik yang dijalankan. Dianggap unik karena pendekatan positive deviance dilakukan secara inklusif yang dipadukan dengan pendekatan lain, yaitu dengan program out-patient teurafitic feeding dan dengan program perawatan di rumah sakit.
Lebih jauh, pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa sisi atau aspek, yaitu dari sisi ekonomi, politik, hukum, maupun sosial-budaya. Perbedaan pengertian dari masing-masing sisi tersebut dapat dikatakan hanya terletak pada karakteristik bidang masing-masing yang menjadi penekanannya.
Judul makalah ini sengaja dipilih dengan tema yang sangat luas, dengan pemahaman bahwa keberadaan kepolisian, di Indonesia khususnya, merupakan bagian dari satu isu besar yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat luas yaitu isu PELAYANAN PUBLIK. Secara kebetulan, saat ini di Jakarta dan di beberapa daerah lain tengah intens mewacanakan perlunya sebuah aturan payung di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya terfokus pada pelayanan public, dengan cakupan mengenai: (1) aturan kekuasan dan wewenang organisasi pelayanan publik, (2) norma dan etika aparat pemegang kukuasan dan wewenang organisasi pelayanan publik, dan (3) hak-hak publik dalam hubungannya dengan kekuasan dan wewenang organisasi dan aparat pelayanan publik.